Berita

Dana PMN untuk BUMN Rp6 Triliun

Berita | Rabu, 14 September 2011 08:30

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Rp6 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) dalam BUMN untuk 2012. Angka ini turun Rp3,4 triliun dari APBNP 2011.

Berdasar RAPBN 2012, dari total dana tersebut, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo mendapatkan dana PMN BUMN terbesar dengan total Rp2 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, dana tersebut untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BUMN selanjutnya yang mendapatkan dana PMN terbesar adalah PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yaitu mencapai Rp1 triliun. Agus Marto menyatakan, PTDI merupakan salah satu BUMN strategis yang bergerak di bidang industri pesawat terbang, sistem persenjataan serta jasa rekayasa teknik dan jasa perawatan.

"Pemberian PMN kepada PT Dirgantara Indonesia merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menyehatkan PT DI, setelah pada tahun 2011 Pemerintah memberikan PMN sebesar Rp1,6 triliun kepada PT DI yang merupakan konversi utang HPA dan SLA guna menyehatkan keuangan dan pembukuan perusahaan," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (14/9).

Berikutnya adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang akan mendapat dana sebesar Rp1 triliun pada 2012, dana ini untuk memenuhi kebutuhan modal dasar perseroan secara bertahap. Sesuai dengan anggaran dasar PT PII, modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp4 triliun.

"PT PII telah menerima PMN masing-masing sebesar Rp1 triliun pada 2009 dan 2010 dan sebesar Rp1,5 triliun pada APBN-P 2011," ujarnya.

Pemerintah juga mengalokasikan PMN untuk BUMN strategis yang memerlukan tambahan dana untuk mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi BUMN strategis sebesar Rp2 triliun.

"Proses pengusulan PMN oleh BUMN strategis mengikuti peraturan perundang-undangan dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) yang ada, agar terjaga tata kelola (governance) yang baik, transparan, dan akuntabel," tandasnya. [hid]

Sumber: inilah.com