Berita

UMKM Butuh Dana Penjamin Kredit

Berita | Rabu, 23 Februari 2011 12:15

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung meminta Pemkab Bandung untuk menyediakan anggaran untuk penjamin kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Dana tersebut bersumber dari APBD yang nantinya bisa menjadi jaminan bila UKM mengajukan kredit ke bank.

"Ini menjadi salah satu solusi untuk permodalan dan pengembangan UMKM di Kab. Bandung. Tidak perlu terlalu besar, cukup Rp 5 miliar. Ini bisa dijaminkan ke bank atau mendirikan lembaga penjaminan kredit UMKM yang baru," ujar Ketua Hipmi Kab. Bandung, Nana Mulyana, di Soreang, Selasa (22/2).

Nana mengungkapkan, cara tersebut memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam meminjam kredit untuk mengembangkan usahanya. "Dengan cara seperti ini, UMKM menjadi lebih berkembang lagi, serta cara ini juga bisa menghilangkan rentenir," ujarnya.

Nana melihat, selama ini masih ada kecenderungan pengusaha UMKM sulit mengajukan kredit bank karena kurang atau tidak mempunyai jaminan. Dengan adanya penjaminan kredit, maka pengusaha yang mengajukan kredit tak perlu menggadaikan surat berharga seperti BPKB, surat tanah atau bangunan, tapi cukup melampirkan surat rekomendasi dari lembaga penjaminan kredit.

"Selama ini pengusaha UMKM kesulitan untuk mendapat pinjaman dari pihak bank, karena rata-rata bank meminta jaminan sehingga akhirnya para pelaku UMKM meminjam ke rentenir," katanya.

Apabila cara tersebut berjalan, lembaga penjaminan kredit juga akan melibatkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan lembaga kredit usaha syariah seperti Baitulmal wat Tamwil (BMT). "Dengan demikian koperasi dan BMT pun bisa diberdayakan keberadaannya dan pedagang atau pelaku UMKM terhindar dari utang ke rentenir," jelasnya.

Ditanya mengenai kredit macet, Nana menuturkan, pihaknya akan membuat aturan yang memudahkan untuk pembayaran cicilan tersebut. "Kalau memang macet bisa dibuat peraturan yang tidak memberatkan para UKM ini, seperti menambah jangka cicilannya, sehingga para UMKM ini bisa mencicilnya," katanya.

Dana jaminan kredit sebenarnya pernah digelontorkan Pemkab Bandung bagi para pelaku UKM dan pedagang. Dana ini nilainya sebesar Rp 10 miliar dari APBD 2007.

Sayangnya, dana tersebut mengendap bertahun-tahun di BRI Cabang Majalaya, Kab. Bandung. Dana tersebut tidak bisa terserap sepenuhnya untuk membantu pendanaan UMKM dan hanya terserap Rp 7 miliar.

Dari data Komisi B DPRD Kab. Bandung, pada tahun 2007 Pemkab Bandung menganggarkan dana bantuan permodalan untuk UKM sebesar Rp 10 miliar. Sementara untuk penyalurannya, Pemkab Bandung mempercayakan kepada BRI Majalaya. Pada realisasinya dana sebesar Rp 9 miliar digelontorkan BRI Cabang Majalaya dan Rp 1 miliar disalurkan oleh BRI Unit Syariah.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab Bandung, Bambang Budirahardjo menjelaskan, pembentukan lembaga penjaminan kredit bisa saja diajukan ke DPRD Kab. Bandung untuk mendapat persetujuan. "Tapi kan sudah disetujui APBD 2011, mungkin pada APBD Perubahan nanti bisa diajukan," kata Budi. (B.84)**

sumber : galamedia