Berita

Pemerintah Jelaskan Mengapa Penyaluran KUR tidak Merata

Berita | Jumat, 10 Februari 2017 11:26

JAKARTA -- Pulau Jawa masih mendominasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2016. Menterian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, sebaran KUR yang sebagian besar disalurkan di Jawa lantaran perkembangan sektor pertanian dan perekonomian masih terpusat di pulau ini. 

Pemerintah mencatat, penyaluran KUR di Jawa Tengah sebesar 17,9 persen atau Rp 16,9 triliun, Jawa Timur 15,5 persen atau Rp 14,6 triliun, dan Jawa Barat sebesar 12,6 persen atau Rp 11,9 triliun. 

Secara menyeluruh, penyaluran KUR di Jawa menyentuh 54,6 persen. Angka ini jauh di atas daerah lainnya, seperti Sumatra sebesar 20,2 persen, Sulawesi 9,4 persen, Balu dan Nusa Tenggara sebesar 7,4 persen, dan Kalimantan sebesar 6,1 persen. Sementara penyaluran KUR di Papua tercatat 1,6 persen dan Maluku sebesar 0,7 persen. 

Namun, ternyata pemerintah memiliki penjelasan terkait penyaluran KUR yang masih terpusat di Jawa ini. Darmin menyebutkan, selain karena sektor pertanian dan aktivitas perekonomian masih berputar di Jawa, angka kemiskinan juga banyak ditemukan di Jawa. 

Data pemerintah menyebutkan, lanjutnya, lebih dari 50 persen penduduk miskin berada di Jawa. "Jadi kalau 54 persen KUR di Jawa ya masih wajar. Memang kekuatan riil nya ini. Sehingga jangan lihat ini sebagai konsentrasi, ketimpangan. Memang orangnya banyak di Jawa, produksi padi juga segitu. KUR-nya juga dong," ujar Darmin dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (9/2). 

Kemenko Perekonomian merinci, penyaluran KUR hingga akhir 2016 sebesar Rp 94,4 triliun, atau di bawah targetnya sebesar Rp 100 triliun. Pemerintah memasang aturan terkait lembaga penyalur KUR, di mana bank atau lembaga keuangan tidak diperkenankan memiliki NPL di atas 5 persen. 

Berdasarkan jenis usaha, industri mikro mendapat penyaluran KUR sebesar Rp 65,6 triliun atau 69,5 persen dari keseluruhan penyaluran KUR. Sementara jenis usaha ritel mendapat porsi sebanyak Rp 28,6 triliun atau 30,3 persen. Sisanya, penyaluran KUR diberikan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebesar Rp 177 miliar atau 0,2 persen. 

Tahun 2017 ini, total plafon KUR yang disiapkan sebesar Rp 110 triliun. Dari angka tersebut, KUR yang akan disalurkan ke sektor produksi diprediksi sebesar 40 persen dengan anggaran subsidi bunga KUR Rp 9,22 triliun. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo menambahkan, selama ini penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terkonsentrasi untuk sektor perdagangan. Hal ini membuat sektor lain terutama pertanian justru belum mendapat porsi penyaluran secara optimal. 

Padahal, menurutnya, rasio kredit UMKM bisa menyumbang 7,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Agus menilai, penyaluran KUR ke sektor pertanuan perlu didorong dengan fokus kepada pembiayaan komoditas yang memicu inflasi seperti cabai, bawang merah, beras, dan daging sapi. 

BI merekomendasikan penyaluran KUR ke pertanian dengan skema value chain financing, di mana pembiayaan bisa dilakukan untuk produksi hingga pemasaran. "Pembiayaan KUR juga kami ada fasilitas subsidi resi gudang sehingga hasil panen bisa ditempatkan di gudang dan resi gudang bisa dipakai untuk sumber pembiayaan," jelas Agus. 

BI juga mengajukan sejumlah rekomendasi penyaluran KUR di tahun 2017 ini, termasuk distribusi KUR yang lebih merata, dan fokus penyaluran KUR ke bisnis start up dan industri kreatif. Selain itu, BI juga mendorong pemerintah meminimalisir penyaluran KUR ke debitur yang sudah mendapat kredit komersial dari bank. 

"Rencana penurunan suku bunga KUR bisa dilakukan bertahap karena kita harus menjaga secara komersial salurkan KUR yaitu bank BUKU I dan penyalur kredit lain. Agar tidak shock karena penurunan suku bunga KUR," katanya. (Sumber: Republika.co.id)