Berita

Dunia harus buka akses modal bagi rakyat miskin

Berita | Rabu, 22 September 2010 03:05

JAKARTA: Upaya pengurangan tingkat kemiskinan di dunia melalui gerakan inklusi (penyertaan) keuangan hendaknya dilakukan oleh seluruh negara, bukan hanya negara-negara berkembang.

"Ini harus menjadi gerakan global dan ada responsibility global terhadap penurunan kemiskinan. Jangan hanya dibebankan pada negara-negara berkembang saja," jelas Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya pada hari ini.

Pernyataan ini disampaikannya menjawab pertanyaan mengenai pembukaan acara forum kebijakan global Alliance for Financial Inclusion (AFI) di Badung, Bali pada hari ini. Hatta sendiri menghadiri acara itu, dan tiba kembali di Jakarta pada siang ini.

Inklusi keuangan atau akses keuangan merupakan kebijakan untuk mengembangkan cara baru dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan melibatkan mereka dalam sistem keuangan.

Pertemuan tahunan AFI kedua itu berlangsung pada har ini hingga 29 September 2010 dengan memilih tema "Taking Financial Inclusion to the Next Level". Acara ini mempertemukan secara langsung sekitar 130 pembuat kebijakan dari 50 negara berkembang dan sekitar 60 mitra strategis lain pemerintah.

"Intinya bagaimana seluruh masyarakat bisa terakses kepada sistem perbankan, tidak hanya sekedar menabung tapi juga dia bisa meminjam," ujarnya.

Di Indonesia sendiri, tambahnya, gerakan inklusi keuangan sudah dipraktekkan melalui KUR, Simpanan Pedesaan (Simpedes) dan kredit berbasis di pedesaan lain. Dia menilai kredit usaha rakyat (KUR) adalah satu bentuk penyertaan modal karena debitur yang dijamin tidak layak secara perbankan (unbankable)

Pinjaman diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang dinilai tidak memenuhi syarat dari sisi perbankan, tetapi pemerintah berani mengambil risiko dengan penjaminan maksimal Rp2 triliun oleh Askrindo dan Jamkrindo. (esu)

sumber : bisnis.com