Berita

Pemerintah Beri Kesempatan TKI Manfaatkan KUR

Berita | Rabu, 22 September 2010 03:00

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan memberikan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan penjaminan sebesar 80 persen, yang diharapkan bisa memperluas dan meningkatkan efektivitas penyaluran KUR. Seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KUR antara pemerintan dengan bank-bank pelaksana KUR di Jakarta, pekan lalu, yang dihadiri sejumlah menteri dan dirut Bank BUMN, Hatta menjelaskan, pihaknya memberikan KUR dengan penjaminan pemerintah 80 persen yang selain mempermudah TKI melaksanakan kerja di luar negeri, tapi dimonitor dan terukur pinjamannya sehingga tidak membebani.

Dengan pemberian fasilitas skema KUR TKI diharapkan dapat mringankan beban TKI tersebut," ujarnya. Menurut rencana untuk tahap awal skema KUR TKI ini hanya untuk negara tujuan tertentu yaitu Malaysia. Dirut Bank BRI Sofyan Basir mengatakan, program KUR ini bertujuan agar TKI tidak terjebak oleh para rentenir. "Kita akan membuat sistem tertutup melalui PJTKI dan nantinya coba meminimalisir resiko. Karena umumnya TKI menjual tanah atau investasi dengan suku bunga tinggi rentenir dan menjadi beban," tuturnya. Ia menjelaskan, skema KUR yang diberikan untuk TKI adalah plafon maksimal Rp 15 juta untuk TKI yang masih belum memiliki keahlian (unskill), serta plafon maksimal Rp60 juta untuk TKI yang berprofesi sebagai perawat dan pekerja teknis.

Ini tergantung lama pendidikan dan besaran gaji yang diterima. Dengan jangka waktu pinjaman 12-36 bulan dan lang-sung dibayarkan melalui pemotongan gaji oleh perusahaan di sana lewat PJTKI yang langsung membayarkan ke bank," kata Sofyan. Pemerintah dalam kesempatan yang sama juga memperbaiki ketentuan KUR. Antara lain meningkatkan plafon KUR Mikro yang semula Rp5 juta menjadi Rp20 juta. Kemudian meningkatkan penjaminan pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil yang semula 70 persen menjadi 80 persen.

Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) dari semula Rpl miliar menjadi Rp2 miliar dan memberikan jangka waktu kredit atau pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman keras langsung 13 tahun. Hingga saat ini, penyaluran KUR dari sektor perbankan kepada sektor UM KM telah mencapai 58,3 persen atau Rp7,646 triliun dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 13,1 triliun. Kredit macet Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) S Budi Rochadi mengatakan, pihaknya mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) KUR terus menunjukkan penurunan. Per Januari 2010 NPL KUR tercatat 6,03 persen, sampai dengan Juli 2010 NPL KUR turun sampai ke posisi 4,92 persen.

NPL kredit perbankan itu dipatok di kisaran lima persen untuk NPL Nett, sehingga NPL KUR masih di bawah batas kisaran yang ditetapkan BI. Penurunan NPL KUR dikarenakan ekspansi kredit yang cukup besar dengan diiringi oleh manajemen yang baik. "Penerapan manajemen risiko di sebuah bank kian meningkat sehingga NPL dapat terkendali. Selain itu pengajuan klaim bank ke Askrindo dan Jamkrindo semakin mudah," ungkap Budi. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menambahkan, NPL KUR bukan menjadi prioritas, dengan kata lain KUR diberikan untuk mendorong kesejahteraan.

Menurutnya, rakyat telah memiliki loyalitas yang tinggi sebagai penerima KUR sehingga NPL bisa terus terkendali. "Atau tren NPL yang naik terus dapat ditekan," ujarnya. Sofyan Basir juga menjelaskan, nasabah KUR sangat kooperatif dikarenakan skema yang diberikan juga mudah. "Mereka (nasabah KUR) hanya menjaminkan pokok usahanya saja karena bank tidak meminta jaminan seperti motor, tanah dan sebagainya oleh sebab itu mereka sangat loyal dan kooperatif," ungkapnya. Dengan menaikkan skema pinjaman, Sofyan mengharapkan KUR akan terus meningkat sehingga perekonomian rakyat kecil terus bergerak, (iz)

sumber : bataviase.co.id