Berita

KUR Agustus 2010, Realisasi Lebih dari 50 Persen

Berita | Rabu, 22 September 2010 02:00

JAKARTA (Suara Karya): Realisasi penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR hingga Agustus 2010 sebesar 50 persen lebih dari target 2010 Rp 13,1 triliun.

"Posisinya yang jelas jauh di atas separuh (dari target tersebut)," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (15/9).

Menurut dia, pemerintah telah melakukan perubahan peraturan mengenai KUR terutama terkait plafon kredit dari semula Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta bagi masing-masing nasabah.

Sementara menyangkut bank penyalur kredit bagi usaha kecil tersebut dilakukan oleh bank bersama dengan lembaga keuangan mitra bank yang bersangkutan.

Sebelumnya, pemerintah pada akhir Agustus 2010 lalu, mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan dan badan penjamin bidang infrastruktur dan KUR, dan sudah masuk di dalam APBNP tahun ini.

Sedangkan, berkaitan dengan perubahan peraturan KUR tersebut, pemerintah kembali membahasnya bersama DPR namun tetap dengan spirit atau semangat untuk segera merealisasikan rencana yang ada di APBNP 2010.

Di lain sisi, Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah merasa perlu menjelaskan kembali mengenai perubahan dan peraturan tentang KUR, karena di lembaga legislatif telah muncul muka-muka baru yang perlu lebih dalam mengenalnya.

"Ada perubahan dalam proses pembuatan anggaran sehingga harus kita jelaskan lagi, banyak pejabat baru (anggota DPR) sehingga perlu dijelaskan 'background' kebijakan ini," ujarnya.

Sedangkan menyangkut perusahaan atau badan yang mendapat tambahan PMN lainnya di tahun 2010, menurut Agus Martowardojo, adalah Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 2 triliun. Tujuannya, diantaranya guna meningkatkan kapasitas pembiayaan ekspor LPEI dalam rangka menunjang program ekspor nasional.

Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp 1 triliun. PMN ditujukan antara lain untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan dan kemampuan keuangan perusahaan, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga mendapat PMN sebesar Rp 1 triliun yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan fund rising secara optimal.

Lainnya, Askrindo dan Jamkrindo memperoleh PMN sebesar Rp 1,8 triliun ditujukan untuk melakukan revitalisasi program KUR dan meningkatkan kapasitas perusahaan untuk mendukung penyaluran KUR kepada debitur UMKM.

Dan, PMN untuk Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp 1,4 triliun yang antara lain ditujukan untuk mengatasi masalah keterlambatan pengadaan atau pembebasan lahan/tanah. (Indra)

sumber : suara karya online