Produk

Penjaminan Fintech (Peer to Peer Lending)

Non Program | Senin, 20 Agustus 2018 16:34

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
  3. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-2588/NB.111/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Hal Persetujuan Kegiatan Usaha Lain Perum Jamkrindo Terkait Penjaminan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender (pemberi pinjaman) melalui penyelenggara (peer to peer lending) kepada borrower (peminjam).

Ketentuan dan Persyaratan Penjaminan Fintech (Peer to Peer Lending)

  1. Penyelenggara P2P Lending dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan merupakan badan hukum yang berbentuk:

a. Perseroan Terbatas yang dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Asing/badan hukum asing.

b. Badan Hukum berbentuk koperasi, hanya jenis koperasi jasa yang dapat menjadi penyelenggara.

2. Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI);

3. Telah terdaftar dan memiliki izin sebagai Penyelenggara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

4. Transaksi hanya menggunakan mata uang Rupiah;

5. Menggunakan escrow account dan virtual account;

6. Telah memiliki Sertifikat ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) dalam pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi;

7. Memiliki Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB 90) yang baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan

8. Memiliki tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).